Agenda Terselubung di Balik Rel KA

PALANGKA RAYA

ilustrasi

Pembangunan rel kereta api (KA) antara Bangkuang (Kabupaten Barito Selatan) – Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya) – Batanjung (Kabupaten Kapuas) diduga memiliki agenda terselubung.

Proyek rel KA dengan mengelontorkan dana sekitar Rp50 triliun tersebut diduga akan memfasilitasi angkutan hasil produksi perusahaan tambang batubara berskala internasional bakal beroperasi di ‘jantung’ Pulau Kalimantan.

Perusahaan itu bernama PT BHP Billiton. Tidak tanggung-tangung, areal lahan yang digarap perusahaan itu seluas 350 ribu hektar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Lokasi yang akan digarap tersebut memiliki lebih dari 1,2 miliar ton batubara yang berkualitas tinggi.

“Jalur KA di Kalteng sangat penting untuk pengembangan indomet project karena mereka (PT BHP Billiton membutuhkan  infrastruktur ini untuk mengangkut batubara ke pelabuhan laut,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng Arie Rompas, Jumat (21/11), di Palangka Raya.

Ia menjelaskan, kawasan yang akan digarap perusahaan tersebut telah memberikan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat Dayak selama beberapa generasi, juga rumah bagi gajah kerdil, badak, macan tutul dan orangutan.

“Jika PT BHP Billiton ingin pemegang saham dan dunia percaya bahwa mereka adalah penambang bertanggung jawab, mereka harus pergi jauh dari proyek ini. Karena hal ini akan menghancurkan hutan hujan primer terakhir di Kalimantan dan akan mengancam  sumber kehidupan banyak orang,” jelasnya.

Sebagai anggota dari Dewan Pertambangan dan Logam Internasional, BHP Billiton telah berkomitmen untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat adat untuk melakukan aktivitas pertambangan yang mempengaruhi tanah mereka, termasuk untuk pemilik tanah adat atau penghuni tanah dan sumber daya alam.

“Apakah  BHP Billiton telah memberitahu para pemegang saham bahwa ceritanya sama sekali berbeda dengan cara BHP Billiton menjalankan bisnisnya secara benar? Kebanyakan orang Australia akan terkejut untuk mengetahui  bagaimana BHP Billiton telah memperlakukan masyarakat dan mengambil tanah kami,” kata Arie.

Laporan dari Desa Maruwei, Kabupaten Murung Raya, masyarakat dipaksa dan diancam  ditangkap sehingga harus terpaksa menerima  kompensasi sebesar Rp300 per meter persegi dari PT BHP Biliton untuk tanah adat.

Saat ini, Presiden Joko Widodo akan melakukan evaluasi terhadap  pembangunan rel KA karena tidak memberikan kontribusi terhadap  masyarakat setempat. Jalur kereta api di Kalimantan Tengah sangat penting untuk pengembangan indomet project karena mereka membutuhkan infrastruktur ini untuk mengangkut batubara ke palabuhan laut.

“Kami telah menyatakan keprihatinan bahwa tambang batubara skala besar dan infrastruktur memberikan sedikit manfaat bagi masyarakat setempat. Jika dia yakin untuk meninggalkan KA, BHP Billiton tidak dapat mengembangkan proyek indomet. Pemegang saham BHP Billiton perlu memahami risiko melanjutkan proyek yang merusak dan berpotensi tidak berkelanjutan  seperti itu,” kata Arie.

Dia juga berencana akan memberikan petisi yang kuat. Ada 8.600 orang yang menandatangani petisinya  kepada dewan dan meminta BHP Billiton untuk menarik diri  dari  proyek indomet dan mencari perlindungan permanen untuk wilayah itu.

(dod)